Kontribusi Sistem Pendidikan Dari Masa Klasik Sampai Dengan Pendudukan Jepang Terhadap Sistem Pendidkan Di Indonesia Pada Masa Sekarang

Pendidikan di Indonesia, sudah dikenal zaman pra sejarah. Pendidikan pada masa prasejarah memang masih bersifat sangat sederhana. Ilmu pengetahuan diajarkan secara turun temurun dengan cara imitasi (menirukan). Pendidikan juga dilakukan oleh orang terdekat, yaitu anggota keluarganya. Hal yang diajarkan juga bersifat praktis, artinya segala sesuatu yang secara langsung berguna bagi kehidupan. Misalnya, keterampilan membuat peralatan hidup, keterampilan berburu, dan keterampilan bercocok tanam.

Setelah masa prasejarah, Indonesia memasuki masa klasik. Masa klasik di Indonesia yang terbagi zaman Hindu Budha dan zaman Islam. Seiring dengan masuknya pengaruh Hindu Budha ke Indonesia, maka Indonesia mulai mengenal tulisan. Artinya Indonesia mulai memasuki zaman sejarah, setingkat lebih maju dibanding zaman sebelumnya.

Pendidikan pada zaman ini juga berkembang. Mulai dikenal lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama, baik hindu budha maupun Islam. Pendidikan juga sudah mulai terstruktur, ada tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu. Pada awalnya pendidikan berlangsung di tempat-temapt ibadah secara klasik. Hal ini menjadi cilak bakal lahirnya lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah.

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan terutama ditunjukkan untuk kepentinan penjajah. Pendidikan untuk pribumi sendiri ada setelah berlakunya politik etis. Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia, ada yang bernama Sekolah Dasar, Sekolah Kelas II, HIS, MULO, AMS dan lainnya. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan. Hanya golongan priyai yang dapat bersekolah. Namun kemudian, golongan bangsawan terpelajar mendirikan sekolah-sekolah partikuler untuk pribumi tanpa memandang status kebangsawanan.

Pendidikan pada zaman jepang disebut Hakku Ichiu yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu habislah riwayat penyusunan pengajaran Belanda yang dualistis membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi. Adapun susunan pengajaran menjadi. Pertama, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk sekolah pertama). Kedua , sekolah menengah tiga tahun. Ketiga, sekolah menengah tinggi tiga tahun (SMA pada zaman jepang). 

Dari perjalanan sejarah pendidkan di Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang berlaku sekarang tidak lepas dari pengaruh sistem pendidikan pada masa sebelumnya. Pada masa klasik, menuntut ilmu banyak dilakukan di tempat ibadah dengan sistem klasik, dimana murid- murid duduk mengelilingi sang guru, guru kemudian mengajarkan muridnya satu persatu secara begiliran. Sistem seperti ini mengilhami lahirnya pesantren dan madrasah pada masa Islam. pensisikan pesanten dan madrasah ini bertahan sampai masa sekarang.

Masa pendudukan Belanda, mulai didirikan sekolah-sekolah tinggi dalam berbagai bidang keahlian. Seperti sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah guru. Sekolah sekolah tinggi ini terus berkembang sampai masa sekarang.

Sistem pendidikan berjenjang dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, meruupakan salah satu warisan sistem pendidikan jepang. Sistem ini juga dipakai sampai saat ini di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada masa pendudukan Jepang juga member dampak positif. Bahasa Indonesia hidup dan berkembang sebagai bahasa pergaulan, bahasa pengantar, maupun bahasa Ilmiah.

Diolah dari berbagai sumber

Dua Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, tepatkah?

Dua Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Setiap tiba tanggal ini, berbagai seremonial diadakan untuk memperingatinya. Mulai dari upacara resmi sampai berbagai macam kegiatan atau  perlombaan bertemakan pendidikan. Perayaannya pun tidak terbatas disekolah atau instansi pendidikan saja, berbagai pihak atau instansi yang tidak bergarak dibidang pendidikan pun ikut merayakannya.

Bicara tentang Hardiknas, tentu tak bisa lepas dari sosok Ki Hadjar Dewantara. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Mengapa tanggal kelahiran pendiri Taman Siswa ini yang dijadikan sebagai moment peringatan hari pendidikan Nasional?

Ki Hadjar Dewantra, yang terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Seorang yang terlahir dari keluarga bangsawan kraton Yogyakarta. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda), kemudian melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hadjar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia,  Kaoem Moeda,  Tjahaja Timoer  dan  Poesara.

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, Ki Hadjar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka.

Karena keterlibatannya dalam dalam Indische Partij dan aktifitasnya menentang usaha perayaan 100 tahun kemerdekaan belanda melalui tulisannya Seandainya Aku Seorang Belanda, ia dan Douwes Dekker serta Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke negeri Belanda. Dalam masa pembuangan itulah ia mempelajari masalah-masalah pendidikan dan berhasil merumuskan penyataan azas pengajaraan nasional.

Sepulang dari negeri Belanda, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Di Taman Siswa inilah azas pengajaaran nasional yang dirumuskannya mulai diterapkan. Azas tersebut berisi tujuh pasal, secara singkat, berisi Kodrat alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang). Dari azas inilah muncul semboyan Tut Wuri Handayani.

Reaksi masyarakat atas pernyataan azas tersebut memang berbeda-beda. ada yang menyatakan persetujuan dan ada yang menyatakan penolakan. Namun, pada perkembangannya banyak sekolah yang terlebih dahulu berdiri menyerahkan sekolahnya kepada taman siswa. Seperti sekolah Budi Utomo di Jatibaru, Jakarta dan sekolah Rakyat di Bandung.

Setelah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia pada t28 April 1959 di Yogyakarta.

Jika hanya melihat jasa beliau sebagai pendiri National Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Taman siswa) kiranya kurang tepat jika hari lahir beliau yang dipakai sebagai moment peringatan Hardiknas. Taman Siswa bukanlah lembaga pendidikan pribumi yang pertama berdiri. Ada Sekolah Gadis di Jepara yang dibuka oleh R.A Kartini pada 1903, Sekolah Istri di Bandung oleh Rd Dewi Sartika di Bandung, Kerajinan Amai Satia di kota gedang oleh Rohana Kudus tahun 1905, juga ada sekolah sekolah dibawah muhammadiyah yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan tahun 1912. Tiga sekolah pertama tersebut memang khusus untuk wanita, artinya masih jauh jika ingin dikatakan bertaraf nasional. Sekolah yang didirikan KH Ahmad Dahlan di bawah Muhammadiyah tentu saja merupakan sekolah yang bercorak Islam, tapi jika dilihat dari luas cakupan wilayah yang tersentuh oleh pendidikannya, dapat dikatakan bertaraf nasional. Tingkatan sekolahnya pun beragam, dari sekolah tingkat dasar, lanjutan dan ada juga sekolah guru.

Namun, jika dilihat dari jasanya yang lain, seperti merumuskan azas pengajaaran nasional dan menerapkannya dalam Taman Siswa. Lalu muncul semboyan tut wuri handayani yang sampai sekarang digunakan sebagai semboyan dalam pendidikan. Beliau juga sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Rasanya sudah tepat jika hari kelahiran beliau yang ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional.

Sumber:

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nogroho Notosusanto. 1990, Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta : Balai Pustaka.

Ricklefs, MC.. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu

Djumhur, I dan Danasuparta. 1976. Sejarah Pendidikan. Bandung: CV Ilmu

http://blog.lazada.co.id/sejarah-hari-pendidikan-nasional/

http://www.setkab.go.id/artikel-4189-mengenang-bapak-pendidikan-nasional-ki-hadjar-dewantara.html

http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/05/sejarah-taman-siswa.html

Sejarah Singkat Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Ikrimah Laily

A1A110030

Kemajuan suatu bangsa atau negara terlihat dari beberapa indikator. Selain perkembangan di sektor ekonomi, pendidikan juga merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu bangsa atau negara. Semakin tinggi rata-rata pendidikan penduduknya, maka semakin maju suatu bangsa atau negara. Pendidikan sangat penting dalam upaya memajukan bangsa, karena dengan pendidikan akan melahirkan manusia-manusia bersumber daya tinggi untuk kemajuan suatu bangsa atau negara. Karenannya untuk menjadi negara maju, pembangunan tidak hanya pada sektor perekonomian namun  juga dalam bidang pendidikan.

Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang, jika ingin menjadi negara maju harus dapat meningkatkan pendidikan bagi penduduknya. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia dapat dikatakan tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan.

Indonesia baru mengenal sekolah seperti yang dikenal sekarang sekitar akhir abad ke- 19. Sebelumnya memang telah ada pendidikan, namun belum ada sistem sekolah seperti dewasa ini. Pada masa kerajaan Hindu Budha telah dikenal sistem pendidikan secara klasikal dimana murid murid belajar pada seorang guru secara privat. Kemudian berkembang sistem asrama. Pada masa pengaruh Islam di Nusantara, muncul sistem pendidikan pondok pesantren yang merupakan kelanjutan dari sistem asrama pada masa Hindu-Budha.

Ketika Belanda masuk ke Indonesia, niat awal mereka adalah berdagang. Belanda, lewat VOC, cukup lama berkuasa di Indonesia. namun karena tujuan utama mereka adalah berdagang, maka mereka kurang memperhatikan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia, termasuk juga bidang pendidikan. Mereka hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia, tanpa membangun bangsa Indonesia.

Keadaan mulai berubah ketika keadaan dalam negeri Belanda juga berubah. golongan liberal menguasai parlemen. Mereka inilah yang mulai menuntut keterbukaan terhadap negara jajahan. Mereka juga mulai menyerukan pentingnya perbaikan nasib bagi bangsa jajahan, termasuk perbaikan.

Akhirnya pada abad ke 19 didirikan lah sekolah-sekolah di Indonesia oleh Belanda. Tujuan utama pendirian sekolah ini sebenarnya adalah menyediakan tenaga administratif rendahan untuk perkantoran pemerintah hindia belanda. Jadi bukan untuk memajukan pendidikan dan taraf hidup rakyat pribumi.

Pada awal abad ke 20 (tahun 1902) berdirilah universitas pertama di Indonesia yaitu STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen). STOVIA merupakan sekolah untuk para dokter. STOVIA merupakan cikal bakal Universitas Indonesia sekarang ini. Kemudian banyak didirikan sekolah-sekolah tinggi yang menjadi cikal bakal universitas, fakultas dan sekolah tinggi dewasa ini.

Dapat dikatakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda tidak merata di seluruh Indonesia. Pendidikan hanya terpusat di daerah Jawa. Di daerah lain di Indonesia memang sudah ada sekolah-sekolah namun jumlahnya masih terbatas. Sekolah juga umumnya terletak di kota-kota kabupaten atau di pusat administrasi daerah.

Di Kalimantan, sistem pendidikan sekolah juga mulai dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan berpusat di Banjarmasin. Di sini berdiri beberapa sekolah, namun belum ada sekolah tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi baru dikenal pasca kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, para pelajar kalimantan yang ingin mengenyam pendidikan tinggi harus belajar ke pulau jawa. Pasca kemerdekaan barulah ada universitas di kalimantan.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, keadaan pendidikan tidak jauh berbeda. Jepang memang menciptakan tingkatantingkatan struktur sekolah seperti kita kenal sekarang, yaitu ada sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi. Pendidikan pada masa Jepang pada dasarnya juga tidak bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia, pendidikan lebih diarahkan pada kemilitiren, hal ini karena pada saat itu Jepang sedang menghadapi Perang Asia Timur Raya dan berharap mendapat bantuan dari daerah jajahannya.

Begitu juga keadaan pendidikan di Kalimantan. Jepang mengganti nama-nama sekolah Belanda menjadi berbahasa Jepang. Misalnya saja sekolah dasar dinamakan Djokjo Kogakko. Lalu ada Futsu Djokjo Kogakko dan Sihan Gakko. Sistem pendidikan Jepang lebih menekankan pada militeristik, juga penanaman bahasa serta budaya Jepang. Hal ini terlihat dengan diajarkannya bahasa Jepang, penghormatan kepada Kaisar Jepang serta dinyanyikannya lagi kebangsaan Jepang di sekolah-sekolah.

Ketika Jepang angkat kaki dari bumi pertiwi, dengan segera Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia kemudian menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh atas negerinya. Layaknya bayi yang baru lahir, Indonesia pun mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Presiden Indonesia segera menunjuk Ki Hadjar Dewantara sebagai mentri pendidikan dan Pengajaran. Berbagai pebaikan di sektor pendidikan pun dilakukan. Sistem sekolah berjenjang ala Jepang masih dipertahankan.

Masa awal kemerdekaan merupakan masa Revolusi dimana bangsa Indonesia berusaha keras mempertahankan kemerdekaannnya dari rongrongan Belanda yang berniat kembali menjajah Indonesia. Hal ini menyebabkan pendidikan kurang diperhatikan.

Keadaan berbeda terjadi di Kalimantan. Saat kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Kalimantan justru berada di bawah kekuasaan Belanda. Kalimantan merupakan salah satu daerah BFO (Bijeenkomst Voor Federale Overleg) yaitu daerah-daerah binaan Belanda pasca Perang Dunia II yang akan dijadikan bagian federal Kerajaan Belanda. Kehidupan masyarakat termasuk urusan pendidikan diurus oleh Belada pasca Perang Dunia II.

Sekolah dengan nama dan gaya Jepang dijadikan sekolah gaya Belanda. Djokjo Kogakko dan Futsu Djokjo Kogakko diubah menjadi Volkschool dan kemudian dinamakan Sekolah Rakyat enam tahun. Sihan Gakko menjadi dua sekolah yaitu Indonesisch Middelbaar-school atau Sekolah Menengah Indonesia empat tahun, dan Hersteld Mulo untuk anak Belanda dan orang China, dua tahun.

Untuk sekolah bagi anak perempuan ada pendidikan kejuruan menengah dengan nama Neiverhijd-school (Sekolah Kerajinan Perempuan) tiga tahun. Untuk guru Sekolah Rakyat diadakan Opleidingschool ialah VHO (Voorberreijdend voor Hogere Onderwijz) yang selanjutnya dinamakan Sekolah Menengah Tinggi). Untuk guru SLTP/SMP diadakan PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) satu tahun diatas SMT. Untuk guru SMA disediakan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (B-1), dua tahun diatas SMT. Untuk pertukangan ada Ambachtschool dua tahun diatas Sekolah Rakyat.

Universitas Negeri pertama yang berdiri di Kalimantan pasca Kemerdekaan adalah Universitas Lambung Mangkurat (disingkat Unlam). Cikal bakal berdirinya Universitas Lambung Mangkurat dapat dikatakan berasal sebuah yayasan yang bernama Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan. Yayasan ini berdiri dengan Akte Notaris No 24 tanggal 21 September 1956. Pendirian yayasan ini diprakarsai oleh Milono yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, pare pejabat pemerintah lainnya, masyarakat serta pengusaha-pengusaha nasional Kalimantan. Tujuan dari yayasan ini adalah mendirikan sebuah lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi yang berlokasi di Banjarmasin. Pada tanggal 7 Februari 1957, Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan resmi mendirikan Akademi Perniagaan Kalimantan (APK). APK mempunyai tujuan khusus yaitu mendidik tenaga ahli dalam bidang perekonomian dan perniagaan, dan mengisi kepentingan-kepentingan yang praktis bagi masyarakat daerah Kalimantan.

Pada tanggal 3 – 10 Maret 1957 diadakan reuni Kesatuan TNI Divisi Lambung Mangkurat di Kandangan. Reuni ini bertujuan untuk memperinganti Proklamasi Gubernur Militer ALRI Divisi IV Kalimantan, sekaligua merencanakan pembangunan daerah Kalimantan sebagai sumbangan langsung untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Dari hasil reuni ini dibentuk Dewan Lambung Mangkurat. Dewan ini kemudian membuat rencana pembangunan Kalimantan. Salah satunya adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Lambung Mangkurat. Dewan ini juga membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat pada pertengahan tahun 1958, sebagai berikut:

Pelindung/ penasehat:

·         K.H Idham Chalid, Wk perdana Menteri II RI

·         Ir. P. Moh. Noor, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga RI

·         Kol. Kusno Uttomo, panglima T.T IV Divisi Tanjung Pura

·         Milono, Kepala Daswati I Jawa Timur

·         Mr. Burhanuddin, Direktur Bank Indonesia

·         H.M Hanafiah, mantan Menteri Agraria

Pengurus:

Ketua Umum              : Let. Kol. H. Hassan Bary

Ketua I                                    : Syarkawi, Gubernur Kalimantan Selatan

Ketua II                      : H. Maksid, Kepala Daswati I Kalimantan Selatan

Ketua III                     : Tjilik Riwut, Gubernur Kalimantan Tengah

Sekretaris Umum        : Notaris Kho Boen Tian

Sekretaris                    : Drs. Aspul Anwar

Sekretaris II                : Drs. Baderun Aran

Sekretaris III               : Drs. A.D. Pattianom

Bendahara I                : Dajantera, anggota DPDTk I Kalimantan Selatan

Bendahara II               : W.A. Narang

Pembantu Umum        : A. Sinaga

Drs. Tan Tjin Kie

Mr. Soejono Hadidjojo

Mr. Ong Tjong Hauw

H. Abdurrachman Ismail

M.A Agus Iberahim

Abdurruvai, B.A

Pada tanggal 21 September 1958, Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat (pada saat tersebut berstatus swasta) yang berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat sekarang. Pada saat itu universitas ini terdiri atas Fakultas Hukum, Fakultas ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Ismamologi. Dengan pembentukan Universitas Lambung Mangkurat, maka tugas Panitia telah selesai dan selanjutnya diserahterimakan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat yang didirikan dengan Akte Notaris No. 57 tanggal 12 Februari 1959. Yayasan ini diketuai H. Maksid Kepala Daswati I Kalimantan Selatan, Sekretaris Gt. Nasrudin dan Bendahara Kho Sek Beng.

Universitas ini mempunyai Dewan Kurator yang diketuai oleh Syarkawi, Gubernur Kalimantan Selatan dengan sekretarisnya H. Abdurracham M.A Pimpinan paling awal Universitas Lambung Mangkrat adalah sebagai berikut:

Presiden                      : Letkol. H. Hassan Basry

Wakil Presiden            : Mayor AW. Syakranie

Sekretaris                    : Drs. Aspul Anwar

Bertepatan dengan tanggal 1 Nopember 1960, atas usaha Pemerintah daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat diremikan menjadi Universitas Negeri di Kalimantan Selatan oleh Menteri Pendidikan , Pengajaran, dan Kebudayaan Repulik Indonesia (PP No. 41 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960), dengan rektor Unlam (pada saat itu disebut dengan Presiden Unlam) yang pertama Brigjen H. Hassan Basry (1960-1963).

Pada saat diresmikan sebagai Universitas Negeri, Unlam hanya terdiri atas 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan politik dan Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian resmi dibuka pada tanggal 3 Oktober 1961 di Banjarbaru. Pendirian Fakultas pertanian ini terlaksana berkat kerja sama antara Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat dan pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bagor. Jumlah mahasiswa pada tahun 1961/1962 ada 30 oarangdengan tenaga dosen 11 orang, 7 orang dosen diantaranya adalah dosen luar biasa.

Fakultas Islamologi yang semula menjadi bagian dai Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 15 Januari 1961 diserahkan kepada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Dalam pelaksanaan integrasi tersebut, semua mahasiswa ytang terdaftar pada Fakultas Islamologi secara langsung diakui sebagai mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta Cabang Banjarmasin, tanpa ujian dan syarat-syarat lainnya.

Fakultas Hukum didirikan bersamaan dengan berdirinya Unlam. Pimpinan fakultas dipegang oleh Mr. Soejono Hadidjojo sebagai ketua dan Mr. Ong Tjong Hauw sebagai sekretaris. Jumlah mahasiswa pada tahun 1961 ada 129 mahasiswa, dengan tenaga dosen, 1 orang guru besar, 4 oranf lektor kepala, 4 orang lektor dan 14 orang lektor muda dan asisten. Diantara sejumlah tenaga edukatif ini hanya 4 orang dosen tetap.

Fakultas Ekonomi, telah ada pada saat Unlam dinegrikan, karena sebelumnya fakultas ini lahir dalam bentuk Akademi Perniagaan Kalimantan (APK). Pimpinan fakultas dipegang oleh Mr. Soejono Hadidjojo sebagai ketua dan Mr. Ong Tjong Hauw sebagai sekretaris fakultas. Jumlah mahasiswa tahun 1961/1962 ada 157 orang , dengan tenaga dosen 19 orang, 10 orang diantaranya dosen terbang.

Fakultas Sosial dan Politik juga berdiri seiring berdirinya universitas ini. pimpinan fakultas dipegang oleh Drs. Aspul Anwar sebagai Ketua dan Drs. Lie Han Po sebagai sekretaris. Jumlah mahasiswa pada tahun 1961/1962  ada 112 mahasiswa dengan jumlah tenaga dosen 7 orang. Pada tahun tersebut, Fakultas Sosial Politik satu-satunya fakultas yang mempunyai mahasiswa tingkat doktoral sebanyak 7 orang.

Pada tanggal 4 November 1961, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan menyerahterimakan empat kursus B-1, yaitu Kursus B-1 Bahasa Inggris, Kursus B-1 Sejarah Kebudayaan, Kursus B-1 Ilmu Pasti, dan Kursus B-1 Pendidikan Jasmani, kepada Presiden Universitas Lambung Mangkurat. Integrasi dari keempat kursus itulah yang atas kesepakatan bersama dinamakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pundidikan. Fakultas ini memiliki lima jurusan, yaitu Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Sejarah Budaya, Pendidikan jasmani dan Ilmu Pasti.

Fakultas ini dipimpin oleh Gardjito, SH sebagai dekan dan Badjuri Ali sebagai sekretaris fakultas. Jurusan bahasa dan santra Indonesia diketuai Drs. Asfandi Adul dan sekretaris A. Rahman Ismail, MA. Jurusan bahasa dan sastra Inggris diketuai Zaini Mahmud, MA, sekretaris R.P. Soerono. Jurusan Sejarah Kebudayaan diketuai Drs. Hadiatsyah Talib, sekretaris Pardi Djunaid. Pendidikan Jasmani diketuai PCA Tamsir.

Jumlah mahasiswa pada tahun 1961/1962 jurusan bahasa dan sastra Indonesia 11 mahasiswa, jurusan sastra dan bahasa Inggris 48 orang, jurusan Sejarah Kebudayaan 42 mahasiswa, jurusan Pendidikan Jasmani 29 mahasiswa dan jurusan Ilmu Pasti 4 orang. Jumlah total ada 134 mahasiswa. Jumlah tenaga dosen saat itu seluruhnya 26 orang, terdiri dari 9 orang dosen tetap dan 19 orang dosen luar biasa.

Meskipun Universitas Lambung Mangkurat sudah ditingkatkan statusnya menjadi universitas negeri, pembiayaan untuk penyelenggaraan perkuliahan dan administrasi tetap didanai oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat. Dengan bantuan dana ini dosen-dosen terbang didatangkan dari Surabaya dan Yogyakarta. Selain itu, yayasan ini juga membangu gedung baru pada tahun 1960, yang berlokasi di Banjarbaru. Bangunan ini rencananya akan ditempati oleh 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Pertanian. Akan tetapi 3 fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik) tidak pernah menempati gedung baru dan tetap melaksanakan perkuliahan di Banjarmasin. Pada tahun 1964 dibentuk fakultas baru, yaitu Fakultas Perikanan dan Fakultas Kehutanan yang berlokasi di Banjarbaru. Setahun kemudian dibentuk Fakultas Teknik di lokasi yang sama.

Sampai tahun 1965, Universitas Lambung Mangkurat masih didanai oleh yayasan. Sampai tahun ini pula tenaga pengajar (dosen terbang) didatangkan dai Surabaya dan Yogyakarta. Setelah tahun 1965 yayasan tidak lagi mendanai Universitas Lambung Mangkurat karena yayasan mengalami masalah keuangan. Universitas ini kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkai I. Dosen terbang pun semakin jarang didatangkan.

Dalam perkembangannya hingga sekarang ini, Universitas Lambung Mangkurat memiliki 10 fakultas yang menyelenggarakan Program Diploma (S0) sebanyak 3 program, Sarjana (S1) sebanyak 56 program studi, Pasca Sarjana sebanyak 15 program dan 2 program Doktor. Fakultas tersebut yaitu:

1.      Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

2.      Fakultas Hukum

3.      Fakultas Ekonomi

4.      Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

5.      Fakultas Pertanian

6.      Fakultas Kehutanan

7.      Fakultas Perikanan

8.      Fakultas Teknik

9.      Fakultas Kedokteran

10.  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Jumlah mahasiswa, alumni, daya tampung dan produktivitas Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut:

Jumlah mahasiswa                   : 17389 orang

Jumlah alumni doktor             : 617 orang

Jumlah alumni S2                    : 1929 orang

Jumlah alumni S1                    : 36205 orang

Jumlah alumni S0                    : 25911 orang

Daya tampung program S1     : 2900 orang

Produktivitas kelulusan           : 21, 20%

Jumlah dosen                          :1.050 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

S3 ada 73 orang, S2 ada 632 orang, S1 ada 329 orang, SP-1 ada 14 orang dan SP-2 ada 2 orang. Sedang mengikuti pendidkan S3 ada 75 orang, dan S2 ada 575 orang. (data tahun 2009/2010)

Referensi penulisan:

Adul, Asfandi dkk. 1985. Dua Puluh Lima Tahun Univerditas Lambung Mangkurat. Banjarmasin

Ideham, M. Suriansnyah. 2003. Sejarah Banjar. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi KalimantasnSelatan: Banjarmasin

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 2010. Pedoman Akademik Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan

Lambut, M.P.. Menelusuri Perjalanan Panjang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Banjarmasin

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2006

Noeljono, Dkk. 1981. Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Inventaris dan Dokumen Kebudayaan: Banjarmasin

Wikipedia. Universitas Lambung Mangkurat. Diakses tanggal 27 Mei 2013, jam 16.21 WITA dari http://id.wikipedia.org.

Note:

ditulis sebagai tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia